KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA

1. Kolonialisme dan Imperialisme Portugis

Penjajahan bangsa Portugis diawali dengan pelayaran yang dilakukan oleh Bartolomeus Diaz yang berlayar untuk mencari daerah Afrika. Akan tetapi, penjelajah pertama Portugis yang sampai ke Indonesia adalah Alfonso d'Albuquerq
Setelah menemukan India, Kerajaan Portugis menjalin hubungan dagang rempah
rempah, tetapi ketidakpuasan pemerintah kerajaan membuat Maluku sebagai sumber rempah-rempah berhasil dikuasai. Untuk hal tersebut, Portugis menguasai Malaka sebagai bandar dagang termuka di Asia.
Pada tahun 1511, Malaka sudah berhasil di bawah kekuasaan Portugis yang kemudian berangkat ke Maluku dan diterima oleh raja Ternate. Penerimaan raja Ternate dilatarbelakangi oleh persaingan antara Ternate dan Tidore.
Dengan dikuasainya Malaka dan menjalin hubungan kerja sama dengan Ternate
bangsa Portugis mendapatkan dua keuntungan, yaitu:
a. Perdagangan rempah-rempah di Asia dikuasai oleh Portugis.
b. Malaka dijadikan batu loncatan sebagai awal untuk menguasai Maluku.

2. Kolonialisme dan Imperialisme Spanyol

Penjelajahan Spanyol dimulai oleh penjelajahan Colombus dan Magelhaens. Akan
tetapi. yang berhasil hingga ke Indonesia ialah Sebastian Del Cano yang sampai ke Maluku.
Kedatangan Spanyol ini terjadi pada tahun 1521 setelah terlebih dahulu singgah di Filipina.
Kedatangan bangsa Spanyol ini disambut baik oleh rakyat Tidore.
Rakyat Tidore juga meminta bantuan kepada Spanyol dalam melakukan perlawanan
terhadap Ternate yang pada saat itu didukung oleh bangsa Portugis. Akan tetapi, Tidore
dan Spanyol mengalaumi kekalahan sehingga pada akhimya diterbitkan Perjanjian Saragosa.
di mana salah satu isinya adalah kepulauan Maluku berada di bawah kekuasaan Portugis.

3. Kolonialisme dan Imperialisme Inggris

Inggris sejak akhir abad ke-16 dengan perantara dari EIC (East Indian Company)
berhasil membuat beberapa hubungan dagang di wilayah nusantara. Beberapa daerah
tersebut antara lain Kasultanan Aceh, Jayakarta, Banjar, Gowa, dan Maluku. Akan tetapi,
selama perdagangan EIC atau Inggris tidak berhasil menanamkan sistem monopolinya.
Hal ini disebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap EIC. Perdagangan EIC adalah perdagangan yang cenderung memaksakan peraturan EIC
harus diterapkan. Selain dari hal tersebut, kegagalan EIC juga disebabkan kalah dalam
hal militer dengan Belanda. Namun, pada tahun 1811-1816 Inggris berhasil menguasai
Hindia Belanda. Meskipun hanya bisa lima tahun berkuasa di Hindia Belanda, tapi
dampaknya sangat terasa di Indonesia. Hal ini dengan diperkenalkannya sistem liberal.

4. VOC

Dibentuk sebuah persekutuan dagang yang dicetuskan oleh Johan van Oldebarnevelt dengan nama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602.
Tujuannya untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Selain itu, untuk menghadapi persaingan dengan EIC, Portugis, dan Spanyol.
Dalam menjalankan pemerintahannya, VOC diberi hak khusus, antara lain:
a. Hak monopoli perdagangan.
b. Hak memiliki tentara, pengadilan, dan mengumumkan perang.
c. Hak mencetak uang
d. Hak mengadakan perjanjian.

Dengan hak khusus tersebut, VOC seperti negara di dalam negara, di mana dalam menjalankannya VOCdipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang pertama ialah Pieter Both dengan kedudukan di Ambon (1610). Akan tetapi, pada tahun 1619 dipindahkan ke Batavia setelah merebut dari Banten. Setelah pemindahan ini,
gubernur jenderal dipegang oleh Jan Pieterzoon Coen. Dari Batavia ini VOC memperluas
wilayahnya dengan menerapkan berbagai aturan, di antaranya:
a. Melakukan monopoli dagang.
b. Melakukan pelayaran hongi.
c. Melakukan wajib tanam.
Menjelang akhir abad ke-18, VOC perlahan-lahan mengalami kemunduran yang
disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:
a. Korupsi merajalela dari pegawai VOC, sehingga VOCdiplesetkan menjadi Vergaan
Onder Corruptie (tenggelam karena korupsi).
b. Pengendalian perdagangan tidak berjalan lancar.
c. Utang VOC membengkak akibat banyak perang.
d. Timbulnya kemerosotan moral di kalangan penguasa akibat sistem monopoli dan
sistem paksa dalam pengumpulan hasil bumi.
Kemunduran-kemunduran tersebut menyebabkan dikeluarkannya keputusan final
dari Republik Bataaf, yaitu pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799.

5. Pemerintahan Hindia Belanda I

Mulai 1 Januari 1800, Indonesia secara resmi berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pemerintahan Hindia Belanda dikepalai oleh seorang gubernur jenderal. Oleh karena itu, sejak bubamya VOC, Indonesia secara resmi diperintah dari negeri Belanda.
Pada masa kekuasaan Daendels, Prancis bermusuhan dengan Inggris dalam perang
Eropa. Dengan demikian, Daendels memiliki tugas utama di Hindia Belanda, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Daendels melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Bidang pertahanan
1) Membangun benteng pertahanan di beberapa kota di Kalijati, Subang
2) Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar merupakan suku bangsa di Indonesia.
3) Membangun jalan raya dari Anyer-Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa.
b. Bidang keuangan
1) Mengeluarkan dan mengedarkan mata uang kertas.
2) Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sehelumnya(VOC), yaitu memborongkan pungutan pajak.
3) Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta
yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda.
c. Bidang pemerintahan
1) Membangun kantor-kantor pengadilan.
2) Membentuk sekretariat negara untuk menyclesaikan administrasi negara.
3) Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai
pemerintahan dan digaji.
4) Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Weltevreden yang
sekarang menjadi gedung Mahkamah Agung di Jakarta.
5) Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfectur/wilayah.

6. Masa Pemerintahan Inggris

Masa Pemerintahan Transisi Inggris Thomas Stamford Raffles di Indonesia 1811-1816. Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India, yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang (Malaya) untuk menguasai Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811. Pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.
Isi Kapitulasi Tuntang, sebagai berikut.
a. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris.
b. Semua tawanan Belanda menjadi tawanan Inggris.
c. Orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris

Pemerintahan Inggris di Indonesia dipegang oleh Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubemur dengan tugas mengatur pemerintahan serta peningkatan perdagangan dan keamanan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut dilakukanlah langkah- langkah, sebagai berikut :

a. Bidang pemerintahan
1) Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan
2) Mengangkat bupati menjadi pegawai negeri, tetapi tetap di bawah residen, asisten residen, dan controleur.
3) Mempraktikkan sistem yuri dalam pengadilan.
5) Membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor

b. Bidang perekonomian dan keuangan
1) Melaksanakan sistem sewa tanah (landrent system). Tindakan ini didasarkan pada pendapat bahwa pemerintahan Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak.
2) Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya penjualan tanah
kepada swasta dan penanaman kopi.
3) Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan.
4) Monopoli garam agar tidak di permainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat.
5) Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi.

7. Pemerintahan Hindia Belanda II

Setelah Napoleon jatuh tahun 1814, Inggris dan Belanda mengadakan Traktat London (1814). Traktat tersebut menyatakan bahwa semua daerah jajahan Belanda yang direbut Inggris dikembalikan kepada Belanda, kecuali Kaap Koloni dan Srilanka.
Sejak saat itu, pemerintahan di Hindia Belanda dipegang Komisi Jenderal (1816-1819). Adapun anggota Komisi Jenderal adalah Elout, Busykes, dan van der Capellen. Setelah masa Komisi Jenderal selesai, dilanjukan oleh Gubeimur Jenderal van der Capellen (1819-1825) dan Du Bus de Gisignes (1826-1830). Pada masa 1816-1830 merupakan periode pertentangan antara sistem konservatif dan sistem liberal.

Sistem Tanam Paksa 1830-1870
Sistem ini dibentuk atas perintah dan saran van den Bosch yang kemudian diangkat
menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Tujuan dari tanam paksa adalah untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya guna menutup kas negara yang kosong
dan membayarutang-utang Belanda. Caranya dengan mengusahakan tanaman komoditas
ekspor untuk ditanam di Indonesia. Dampak tanam paksa bagi Belanda, antara lain:
1) Kas Belanda yang tadinya kosong menjadi terpenuhi.
2) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
3) Belandatidak mengalamikesulitan keuanganlagidan mampumelunasi utang-utang Belanda
4) Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis.

Dampak tanam paksa bagi Indonesia, antara lain:
1)Menyebabkan tekanan fisik maupun mental bagi rakyat Indonesia yang berkepanjangan.
2) Jumlah penduduk di Pulau Jawa menurun drastis dikarenakan banyak yang kelaparan dan kematian karena sistem tanam paksa itu.
3) Pertanian terutama hasil padi mengalami banyak kegagalan.